Kursi Bupati Bukan Takhta Raja, Rakyat Bukan Hama, Demo Bukan untuk Membodohi Diri Sendiri

Halo para pembaca semua,

Sebagai disclaimer di awal, tulisan ini dibuat tanpa bermaksud membela pihak mana pun atau memprovokasi tindakan tertentu. Tulisan ini muni opini pribadi, lahir dari rasa greget terhadap oknum yang membenarkan hal yang sejatinya salah dan justru merugikan kita sebagai rakyat.

Pertama-tama, saya turut menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati pada hari ini, 13 Agustus 2025. Hingga artikel ini ditulis, informasi resmi terkait adanya korban meninggal dunia (MD) masih menunggu konfirmasi yang valid. Saya juga menyampaikan rasa prihatin kepada para korban yang mengalami luka-luka. Semoga mereka segera pulih, dapat kembali beraktivitas, dan berkumpul bersama keluarga tercinta.

Kedua, sangat disayangkan bahwa aksi demonstrasi yang seharusnya berjalan damai dan tertib justru berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat yang bertugas mengamankan jalannya aksi. Padahal, hal ini sebenarnya dapat dihindari jika semua pihak—baik demonstran, aparat keamanan, maupun Pemerintah Kabupaten Pati—dapat bersikap lebih dewasa, kooperatif, dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum mana pun.

Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh tuntutan agar Bupati Pati mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut muncul sebagai imbas dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga ±250% sebagai penyesuaian setelah tarif tersebut tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun. Selain itu, sikap Bupati dan Sekda Kabupaten yang dinilai arogan dan terkesan meremehkan suara rakyat turut memicu kemarahan masyarakat.

Secara pribadi, saya mendukung aksi ini sebagai pengingat bahwa masyarakat tidak boleh diremehkan. Suara rakyat adalah suara tertinggi, seperti slogan yang sudah melekat di benak kita sebagai warga Indonesia “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Menjabat sebagai wakil rakyat, termasuk sebagai bupati, bukan berarti bebas membuat kebijakan yang mencekik rakyat, meskipun dikemas dengan narasi demi kepentingan dan kemakmuran mereka.

Sejarah telah membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu, mereka bukan hanya berhak memilih dan menempatkan wakilnya di kursi kekuasaan, tetapi juga mampu menurunkan mereka dari kursi tersebut. Salah satu contoh nyatanya adalah aksi mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 yang berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun berkuasa.

Begitu pun dengan kasus di Kabupaten Pati ini, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita kini sedikit lebih cerdas. Mereka tidak mudah dibohongi atau diiming-imingi dengan narasi demi kemajuan daerah atau demi menggerakkan perekonomian daerah. Padahal, seperti yang sudah menjadi rahasia umum, banyak oknum memanfaatkan pajak-pajak yang dikumpulkan dan ditagih dari rakyat untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Oke, saya tidak ingin terlalu panjang dalam opening speech. Saya akan langsung membahas beberapa hal yang membuat saya greget dalam rangkaian aksi demonstrasi masyarakat Pati ini, yaitu:

Pertama, sikap Sekda Kabupaten Pati saat “mentertibkan” bantuan air mineral dari masyarakat benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Air mineral yang datang mengalir deras, bahkan sampai berjajar bak pagar Kantor Bupati, seharusnya jadi simbol solidaritas rakyat. Tapi entah kenapa, respon beliau malah seperti orang yang lupa dari mana gaji bulanannya berasal. Mungkin beliau pikir slip gajinya itu dicetak langsung oleh malaikat dari langit, bukan dari uang rakyat yang tiap bulan diperas lewat pajak. Ironisnya, di saat rakyat berjuang di bawah terik matahari untuk menyuarakan aspirasi, justru ada pejabat yang sibuk mengatur aliran air mineral, bukannya mengatur aliran kebijakan agar tidak mencekik warganya.

Kedua, sikap Bupati Pati, Sudewo, yang dengan santainya menyatakan tidak takut jika masyarakat datang berdemo—bahkan kalau jumlahnya 50.000 orang sekali pun—benar-benar terdengar seperti tantangan terbuka. Ucapan itu seakan-akan meremehkan kekuatan rakyat, seolah masyarakat tidak punya daya untuk menggoyang posisinya. Mungkin beliau lupa, kursi empuk yang sedang didudukinya itu bukan datang dari warisan keluarga atau hadiah undian, tapi hasil dari suara rakyat yang kompak memilihnya di pemilu. Tanpa dukungan itu, beliau tak akan menikmati aliran dana, fasilitas, dan kemewahan layaknya seorang raja daerah. Sayangnya, alih-alih merespons dengan bijak, pernyataan tersebut justru mempertebal jarak antara pemimpin dan rakyatnya.

Ketiga, pengerahan aparat kepolisian dalam jumlah besar pada aksi ini seolah mengirim pesan bahwa rakyat adalah musuh yang harus dihadapi. Jumlah personel yang diturunkan bahkan terkesan berlebihan, seakan masyarakat dianggap hama yang mengganggu ketenangan “sang raja daerah.” Padahal, menurut saya, tidak perlu mengerahkan pasukan sebanyak itu jika niatnya memang untuk menjaga keamanan secara netral. Namun yang terlihat justru sebaliknya—kesannya, mereka diperintahkan untuk membentuk tameng manusia demi melindungi “raja” agar tak tersentuh sedikit pun, bukannya untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dengan aman.

Keempat, kebodohan sebagian demonstran yang mudah terprovokasi oleh oknum tertentu benar-benar patut disayangkan. Dalam beberapa kasus, terbukti ada oknum yang sengaja menyamar sebagai peserta demo hanya untuk memancing kericuhan. Ironisnya, provokasi itu justru direspons dengan tindakan konyol—seperti membakar salah satu kendaraan dinas kepolisian. Menurut saya, itu adalah puncak ketololan. Bersembunyi di balik dalih bahwa kendaraan tersebut dibeli dari uang rakyat sehingga bebas mau diapakan, adalah logika absurd yang seharusnya tidak laku di masyarakat yang berpikir waras.

Secara hukum, tindakan tersebut jelas bisa dijerat dengan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, yang ancamannya hingga dua tahun delapan bulan penjara, bahkan bisa lebih berat jika dilakukan bersama-sama dalam kericuhan (Pasal 170 KUHP). Artinya, pelaku bukan hanya merusak barang milik negara, tapi juga secara tidak langsung “membuang” uang rakyat begitu saja. Lebih parah lagi, tindakan ini justru membuka celah bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas baru dengan tipe yang lebih mahal dan mewah—yang tentu lagi-lagi dibayar dari uang rakyat. Sebuah ironi yang membuat kita bertanya: ini demo untuk membela rakyat, atau justru demo yang menguntungkan pihak yang kalian kritik?

Sama halnya dengan para demonstran yang berusaha menjebol pintu pagar Kantor Bupati demi bisa masuk ke area dalam. Tanpa mereka sadari, tindakan merusak fasilitas publik seperti itu justru membuka peluang bagi pihak terkait untuk menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar dengan dalih perbaikan atau penggantian. Lebih ironis lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses seperti itu, tidak jarang setengah atau bahkan lebih dari anggarannya justru mengalir ke kantong pribadi oknum tertentu. Akhirnya, yang rugi tetaplah rakyat—bukan hanya karena fasilitas rusak, tetapi juga karena uang mereka kembali disedot untuk menutup kerusakan yang sebenarnya bisa dihindari.

Padahal, jika masyarakat dan pemerintah kabupaten sama-sama bersikap dewasa, kerusuhan dan kerugian yang terjadi sebenarnya bisa dihindari. Kerugian itu bukan hanya secara materi, tetapi juga nonmateri dan nyawa manusia. Rugi waktu—karena masyarakat yang tidak ikut demo harus memutar atau mencari jalan lain. Rugi nyawa—jika sampai ada korban meninggal dunia atau luka-luka. Rugi tenaga—karena lelah turun ke jalan. Rugi reputasi—ketika harus menjadi kambing hitam atau buronan. Dan tentu saja rugi materi akibat kerusakan fasilitas umum yang pada akhirnya harus diperbaiki dengan uang rakyat.

Kalau semua pihak dewasa, demonstrasi bisa dilakukan secara baik-baik untuk menyampaikan aspirasi, lalu pemerintah kabupaten mendengarkan dan mengundang perwakilan pendemo dari berbagai elemen untuk duduk bersama mencari titik tengah, win-win solution. Jika pemerintah daerah dan aparat keamanan bersikap bijak, saya yakin masyarakat pun tidak akan bertindak anarkis sebodoh itu, apalagi sampai mudah terprovokasi. Beda cerita kalau ada yang menunggangi atau bahkan membayar kelompok tertentu demi kepentingan politik atau pribadi—itu sudah masuk ranah permainan kotor yang ujung-ujungnya rakyat lagi yang jadi korban.

Pada akhirnya, aksi demonstrasi—sekecil atau sebesar apa pun—selalu menjadi cermin hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Pemimpin yang bijak akan melihat demo sebagai alarm peringatan, bukan ancaman. Rakyat yang cerdas akan menjadikan demo sebagai sarana menyuarakan aspirasi, bukan ajang unjuk kekerasan. Ketika keduanya gagal bersikap dewasa, yang lahir hanyalah kerugian di semua lini: waktu, tenaga, materi, bahkan nyawa. Dan yang paling ironis, kerugian itu kembali dibayar oleh pihak yang sama—rakyat. Semoga kasus di Kabupaten Pati ini menjadi pelajaran, bahwa kekuatan sejati bukan ada di teriakannya, tapi di akal sehat yang tetap waras di tengah panasnya situasi.